Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 269.845 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 3.918,05 KM persegi. Padang Lawas Utara memiliki 12 kecamatan dan 386 desa dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 3.723 pada tahun 2022.
Sebagaimana diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dan pelaku pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, ASN juga adalah suksesor dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah daerah dan lebih spesifik menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat luas.
ASN berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Keaktifan ASN dapat memperkuat legitimasi pemerintah terhadap publik, termasuk mengurangi potensi konflik antara pemerintah dengan masyarakat setempat.
Dari sini kemudian dianggap perlu melakukan revitalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Padang Lawas Utara. Kebijakan afirmasi terhadap ASN harus diwujudkan guna mengurangi ketimpangan dan distribusi kekuasaan serta sumber daya manusia (SDM) di dalam Pemerintahan Kebupaten Padang Lawas Utara.
Revitalisasi ASN ini dapat membantu mengurangi disparitas antara keterwakilan masyarakat setempat dengan luar daerah secara adil dan proporsional sehingga kehadiran ASN dari luar daerah Padang Lawas Utara tidak menjadi masalah di masa mendatang.
Ada beberapa alasan mengapa hal ini perlu diperhatikan, seperti keterwakilan dan persebaran ASN di beberapa wilayah di Padang Lawas Utara. ASN yang berasal dari daerah dapat meningkatkan keterhubungan antara pemerintah dengan masyarakat karena dianggap lebih memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk setempat.
Termasuk dalam pengembangan potensi lokal, dimana ASN setempat dapat menjadi agen pembangunan yang lebih efektif karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah tersebut. Mereka dapat merancang kebijakan yang lebih relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam hal regulasi, pemerintah daerah perlu membuat peraturan untuk memprioritaskan putra putri daerah dalam proses pemberdayaan termasuk perekrutan ASN di Padang Lawas Utara. Hal ini merupakan kebijaksanaan dan ketegasan pemerintah dalam mengantisipasi kecemburuan sosial.
Secara umum hal ini diperlukan untuk mendorong pemerataan dan keadilan. Memberikan ruang bagi penduduk asli Padang Lawas Utara untuk berkontribusi dalam melakukan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kualitas dan kapabilitas SDM yang dimaksud.
